Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti penanganan banjir di Ibu Kota. PDIP menilai Pemprov DKI tidak melakukan langkah pencegahan.
“Banjir kali ini sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, dan sudah berkali-kali diberitahukan langkah yang bisa dilakukan, tetapi ternyata dari banjir besar tahun 2020 lalu tidak ada langkah preventif yang dilakukan (Pemprov),” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Ima Mahdiah kepada wartawan, Senin (8/2/2021).
Ima kemudian menyinggung prosedur operasi standar (SOP) penanganan banjir di Jakarta. Dia menyoroti kebijakan Pemprov DKI dengan implementasi di lapangan.
“Bisa dilihat berarti SOP tersebut memang tidak berjalan. Saya sudah berkali-kali mengatakan, antara level kebijakan pemerintah provinsi dengan implementasi di lapangan,” sebut dia.
Lebih jauh, Ima menyayangkan langkah Pemprov DKI membuat sumur resapan. Sebab, menurut ahli dari Kementerian PUPR, sumur resapan tidak efektif mencegah banjir.
“Normalisasi sungai tidak kunjung dilakukan dan malah membuat sumur resapan yang menurut staf ahli Menteri PUPR itu sangat tidak efektif,” kata dia.
Sejumlah titik di DKI Jakarta mengalami banjir sejak Minggu (7/2) siang. Daerah yang tergenang di antaranya Kebon Pala, Kampung Melayu, Rawajati, Jaksel, dan Pejaten Timur.
BMKG sebelumnya mengingatkan wilayah DKI Jakarta berpotensi mengalami banjir selama beberapa hari. Pasalnya, terjadi penurunan tanah seluas 40 persen di wilayah Jakarta yang mengakibatkan kawasan ini mudah terendam air.
“Genangan juga mudah terjadi di Jakarta karena 40 persen wilayahnya memang sudah lebih rendah karena fenomena penurunan tanah. Terlebih banjir akan lebih meluas apabila terjadi rob pasang naik air laut, sebagaimana terjadi di Semarang,” ujar Subkoordinator Bidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, Siswanto, melalui keterangan tertulis, Minggu (7/2). [Detik.com – Foto: Dwi Andayani/detikcom]
