Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah meminta Pemprov DKI untuk mendata sekolah swasta di Jakarta yang banyak diisi siswa dari kalangan tak mampu.
Sebab, Ima menyebut banyak siswa miskin yang bersekolah di sekolah swasta tak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga tak memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Alhasil mereka banyak yang tak mampu membayar iuran SPP di sekolah-sekolah swasta.
“Kami melihat banyak anak-anak miskin yang tidak terdaftar di DTKS sehingga dia tidak dapat KJP,”
“Saran kami kepada Pemda DKI sekolah yang paling banyak orang miskin, gak punya KJP itu yang harus digratiskan,” kata Ima, Jumat (3/11/2023).
Ima mengatakan usulannya itu telah disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta saat rapat Banggar DPRD DKI beberapa hari lalu.
Dengan begitu diharapkan tak ada lagi siswa dari kalangan tidak mampu yang tak bisa sekolah karena tak memiliki KJP.
“Jadi jelas targetnya adalah anak-anak yang gak mampu sekolah di swasta maka sekolahnya harus diidentifikasi oleh Dinas Pendidikan,” kata Ima.
Diketahui, DPRD DKI Jakarta melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI menyepakati nilai rancangan APBD tahun 2024 sebesar Rp 81,7 Triliun.
Dimana alokasi anggaran terbesar akan digelontorkan untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp 17,4 triliun.
“Dengan sejumlah catatan, diantaranya segera merealisasikan dan mendorong kajian mengenai sekolah unggulan untuk siswa tidak mampu di setiap wilayah, serta menyelesaikan ijazah yang ditahan pihak sekolah,” ucap Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak.
Dinas kedua yang mendapatkan anggaran besar yakni Dinas Kesehatan yang dialokasikan Rp 10, 5 triliun.
Alokasi anggaran tersebut diantaranya untuk memastikan peningkatan kecukupan mengenai keberadaan Ambulance Gawat Darurat (AGD) hingga menambah Penerima Bantuan luran (Bansos PBI) berkenaan dengan Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). [Tribunnews.com]
