Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah melaporkan dua akun Twitter yakni @haye dan @PanglimaHansip atas kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Laporan itu terdaftar dalam nomor LP/7317/XI/19/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 13 November 2019.
Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu menjelaskan, kedua akun Twitter itu telah memfitnahnya telah menggelapkan dana operasional dan menerima gaji dari sejumlah konglomerat saat menjabat sebagai staf Ahok.
“Laporannya terkait dua orang ini meretweet kayak menyamber akun twitter saya. Dia bilangnya kalau saya pernah menggelapkan anggaran tahun anggaran sewaktu jamannya pak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta,” kata Ima di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2019).
“Terus yang kedua itu soal dia meretweet pas saya lagi ngetwit soal dana operasional. Saya menjelaskan waktu itu Bapak Ahok mempunyai tim dan dibayarin oleh dana operasional. Terus dia (dua akun Twitter yang dilaporkan) menyambar ke dana operasional jaman Pak Ahok ada yang bilang dari konglomerat,” lanjutnya.
Tuduhan itu dilontarkan setelah Ima menjadi pembicara dalam program Mata Najwa.
Saat itu, Ima menjelaskan temuan kejanggalan dalam penyusunan anggaran 2020 di Pemprov DKI Jakarta.
Dalam laporannya, Ima membawa barang bukti berupa tangkapan layar cuitan kedua akun Twitter tersebut. “(Barang bukti) screnshot (tangkapan layar) twitter mereka saja,” ungkap Ima.
Ima sebelumnya telah memberi waktu 3×24 jam kepada pemilik akun Twitter untuk membuktikan tuduhannya.
Namun, para pemilik akun tidak dapat menyertakan bukti untuk mendukung tuduhan tersebut.
Menurut Ima, tuduhan yang dilontarkan kedua akun Twitter itu dapat menggiring opini negatif pada masyarakat.
“Jadi, biar mereka cari bukti dulu tapi enggak ada, ya saya laporkan. Kenapa saya laporkan ini, menurut saya negara kita adalah negara demokrasi, tapi kita juga punya aturan,” ujar Ima.
Pasal yang disangkakan dalam laporan itu adalah Pasal 27 Qyat 3 Juncto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 dan atau Pasal 310 atau Pasal 311 KUHP. [Kompas.com]
FOTO: Rindi Nuris Velarosdela/Kompas.com
