Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan tingginya kasus Corona di Jakarta Barat (Jakbar) saat berkunjung ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengungkap temuan di Jakarta Barat terkait Corona.
“Minggu lalu saya membuka sentra vaksin di Grogol, Jakarta Barat. Ada temuan menarik, banyak yang masih takut dan ragu menggunakan vaksin AstraZeneca karena membaca berita-berita dan info mengenai Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi (KIPI) vaksin ini,” ujar Ima lewat pesan singkat kepada detikcom, Rabu (30/6/2021) malam.
Politikus PDIP ini menyayangkan keraguan warga tersebut. Menurutnya, vaksin yang digunakan di Indonesia sudah melewati uji keamanan di BPOM dan ada jaminan halal dari MUI. Dia pun meminta Pemprov DKI membuat tim khusus untuk menyosialisasikan ke warga di Jakbar soal keamanan dan kehalalan vaksin.
“Saya usul agar Pemprov bisa lebih masif menyosialisasikan vaksinasi ini. Jika perlu bentuk tim kecil yang turun langsung ke tingkat RT, gandeng tokoh masyarakat di lingkungan itu agar tingkat penerimaannya lebih tinggi,” jelas Ima.
Selain itu, Ima menyoroti banyaknya tenaga kesehatan yang tumbang dan kelelahan. Dia menyebut hal itu dipicu banyaknya pasien yang silih berganti masuk-keluar rumah sakit.
“Saya mengusulkan Pemprov melibatkan tenaga kesehatan yang belum bekerja, namun sudah mempunya STR (surat tanda registrasi) untuk membantu nakes yang ada,” tuturnya.
Disorot Jokowi
Jokowi menampilkan peta penyebaran Corona di Jakbar yang sudah merata. Jokowi mengatakan kondisi Corona di Indonesia saat ini harus disampaikan apa adanya.
“Kondisi-kondisi seperti ini harus disampaikan apa adanya. Saya berikan contoh peta misalnya di Jakarta Barat, RT/RW kelurahan yang terkena COVID, Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa lihat sudah seperti itu, sudah seperti itu. Artinya sudah merata,” ujar Jokowi saat membuka Munas Kadin di Kendari seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (30/6).
Karena itu, Jokowi menyatakan harus ada keputusan tegas. PPKM darurat menjadi opsi yang bakal dipilih pemerintah.
“Sehingga memang harus ada sebuah keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Jokowi. [Detik.com]
