Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta, Ima Mahdiah, tidak begitu saja percaya atau meragukan (skeptis) KTP dukungan yang diperoleh oleh calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Ima mengungkit pengalamannya saat menggalang dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jelang Pilgub DKI 2017 silam.
“Saya pribadi cukup skeptis dengan klaim pengumpulan 618 ribu KTP, mengingat pengalaman saat Pak Ahok hendak maju independen dulu. Waktu itu, meskipun sudah ada posko pengumpulan di mana-mana, mengumpulkan KTP dalam jumlah besar tetap menjadi tantangan besar,” kata Ima kepada wartawan, Jumat (16/8/2024).
Ima meminta agar jika terbukti adanya pencatutan KTP warga Jakarta untuk dukungan Dharma-Kun, dia meminta agar ada penindakan secara tegas. Dia juga menyarankan warga untuk bersuara.
“Oleh karena itu, jika memang ada pencatutan identitas, ini adalah pelanggaran serius yang harus ditindak tegas. Kami mengimbau warga yang merasa KTP-nya dicatut untuk segera melapor, baik ke posko yang kami buka maupun langsung ke Bawaslu,” katanya.
PDIP Jakarta Buka Posko Aduan
Ima mengaku juga menerima pengaduan terkait banyaknya pencatutan KTP dukungan untuk calon independen di Pilkada Jakarta ini. PDIP Jakarta juga akan membawa kasus ini ke Badan Pengawas Pemilu hingga membuka posko aduan.
“Kami telah menerima informasi bahwa semakin banyak warga yang mengadukan pencatutan KTP mereka untuk mendukung calon independen tanpa izin. Menyikapi hal ini, Fraksi PDI Perjuangan akan membuka posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat. Kami juga akan membawa masalah ini ke pihak berwenang, termasuk Bawaslu, untuk memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti dengan serius,” tuturnya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu mengingatkan agar proses demokrasi dijaga dengan baik. Dia tidak ingin demokrasi dirusak.
“Jangan merusak demokrasi hanya demi mendorong pihak tertentu berkuasa dengan cara yang salah. Praktik-praktik seperti ini tidak hanya mencederai proses pemilu, tetapi juga merusak demokrasi kita secara keseluruhan. Kami akan terus mengawal agar proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita junjung tinggi,” pungkasnya.
Dugaan KTP Warga Dicatut Dukung Dharma-Kun
Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan KTP-nya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun. Salah satunya anak-anak Anies Baswedan.
Dilihat di akun X (Twitter) resmi milik Anies, Jumat (16/8), Anies membagikan tangkapan layar situs https://infopemilu.kpu.go.id/. Anies mengaku data NIK-nya tidak dipakai atau dicatut sepihak untuk mendukung cakal calon perseorangan kepala daerah.
“Alhamdulillah, KTP saya aman,” kata Anies.
Bawaslu DKI Jakarta sedang mengkaji pelanggaran pencatutan KTP untuk kepentingan dukungan Dharma Pongrekun maju Pilgub Jakarta 2024. Bawaslu belum menetapkan apakah kasus itu masuk pelanggaran pidana atau administrasi.
“Tentu akan kita cek apakah ini kategorinya dugaan pidana atau administrasi atau pelanggaran hukum lainnya, tentu kami bisa tentukan itu setelah ada laporan dan kajian,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, saat diwawancarai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).
Jawaban KPU Jakarta
KPU DKI Jakarta buka suara mengenai dugaan KTP dicatut untuk dukungan Dharma-Kun ini. KPU saat telah menindaklanjuti bersama Bawaslu Jakarta.
“Iya, Bawaslu sudah membuka ruang tanggapan masyarakat,” kata Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya saat dihubungi, Jumat (16/8) malam.
KPU akan menunggu rekomendasi Bawaslu terkait temuan soal KTP yang diduga dicatut ini. Sebab, tahapan verifikasi faktual telah dilakukan KPU.
“Kami menunggu rekomendasi Bawaslu ya. Hal ini karena tahapan verifikasi faktual kedua sudah selesai,” tutur dia.[Detik.com]
