DPRD DKI Jakarta berencana menggandeng pihak swasta untuk membantu menekan angka stunting di Jakarta.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk menekan angka stunting hingga di bawah 5 persen sebelum pemerintahan Jokowi berakhir pada 2024.
Sementara, angka stunting di Jakarta saat ini masih di angka 16 persen.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah mengatakan, pihaknya bakal menggandeng pihak swasta untuk membantu penanganan stunting melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Saat ini kami lagi kerjasama sama pihak swasta melalui CSR yang memang mau fokus membantu posyandu sehingga penanganan stunting ini tak hanya menggunakan dana APBD.
Mudah-mudahan Minggu depan kita sudah fokus turun di kecamatan yang ada kasus stunting,” kata Ima saat dihubungi, Sabtu (4/2/2023).
Ima mengatakan, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta juga sudah menggelontorkan anggaran untuk mengatasi stunting, satu diantaranya terkait dana untuk kegiatan di Posyandu.
“Posyandu memang sempat tak aktif selama tiga tahun terakhir ini karena Covid-19 tapi saat ini sudah mulai aktif kembali.
Kami telah meminta agar posyandu dianggarkan beli timbangan bayi serta di-support beli susu UHT,” kata Ima.
Secara umum politisi PDI Perjuangan ini pun optimistis stunting di Jakarta bisa turun sesuai permintaan Menkes.
Adapun permasalahan yang bakal dihadapi yakni terkadang ada orang tua merasa minder untuk melapor ketika anaknya mengalami stunting.
Bahkan, Ima mengatakan di dapilnya ada ibu yang justru di-bully oleh tetangganya karena anaknya stunting.
“Masalahnya kebanyakan yang stunting ini tidak dilaporkan.
Karena itu peran dari para kader Posyandu dan para RT RW sangat penting. Kalau ada yang stunting langsung daftarkan ke pemprov agar bisa segera ditangani,” kata Ima. [Tribunnews.com]
