Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) memperbanyak pemasangan Closed Circuit Television (CCTV). Hal itu guna mewujudkan Kota Jakarta yang aman.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Koordinator Komisi A Ima Mahdiah mengatakan, penambahan CCTV sebaiknya diprioritaskan dalam anggaran tahun 2025.
Namun, sambung dia, perlu ada petugas operator CCTV untuk memantau dan mengawasi aktivitas di setiap wilayah. Penambahan CCTV sebagai bentuk pencegahan tindak kriminalitas.
“Bukan hanya CCTV-nya, tapi juga operatornya. Jangan sampai operatornya malah tidak memonitor,” ujar Ima di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (25/10).
Hal senada diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Menurut dia, CCTV dibutuhkan untuk mewujudkan Jakarta sebagai safe city.
Oleh karena itu, Pemprov DKI harus memenuhi kebutuhan ideal, yakni 70 ribu CCTV. Jumlah tersebut mengacu pada hasil kajian PWC pada tahun 2017. Hingga kini, baru ada 4.191 titik CCTV yang terpasang di Jakarta.
Salah satu upaya untuk mempercepat target pemenuhan CCTV, yakni membuat regulasi untuk mengintegrasikan CCTV pribadi dengan Pemprov DKI.
“Kita baru 4.191, kekurangannya pertama alternatif dari CCTV private setiap mal, (tempat-Red) keramaian dan kafe pasti punya CCTV, kenapa itu gak diintegrasikan saja,” usul Mujiyono.
Sementara itu, Plt Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyatakan, pihaknya berupaya memperbanyak pengadaan CCTV di Jakarta pada tahun 2025.
Salah satunya dengan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya untuk mengintegrasikan akses jaringan CCTV ke Dashboard Command Center.
“Pada penyelenggaraan manage service, kita juga berkoordinasi dengan Polda metro dan Kodam Jaya,” tukas Sigit. [dprd-dkijakartaprov.go.id]
