Legislator DKI Jakarta mendesak adanya pendidikan gratis untuk sekolah negeri maupun swasta di Jakarta.
Selama ini sekolah gratis hanya berlaku di sekolah negeri atau milik Pemprov DKI Jakarta.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, kebijakan sekolah gratis merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan.
Apalagi banyak sekolah swasta yang mendadak menaikan biaya sekolah ketika mengetahui peserta didik mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
“Ketika anak sekolah di swasta yang mereka mendapatkan KJP tetapi sekolah swasta itu tiba-tiba menaikkan biaya sekolahnya, yang akhirnya mereka tidak bisa membayar sisanya. Ujung-ujungnya ijazah tertahan dan juga putus sekolah,” kata Ima.
Hal itu dikatakan Ima saat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna tentang penyampaian laporan hasil reses pertama pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2024, Rabu (20/3/2024).
Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani dan dihadiri Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Ima berharap, pendidikan gratis menjadi fokus utama Pemprov DKI Jakarta.
Terlebih pemerintah akan menghadapi bonus demografi menuju Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang.
“Jadi kami di sini mendorong Pemprov DKI bisa mengkaji dan menghitung kira-kira sekolah swasta yang menengah ke bawah ini bisa digratiskan. Jadi, karena hal ini sudah gratis maka tidak ada lagi penahanan ijazah dan juga putus sekolah,” ungkap Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini.
Ima meyakini, koleganya di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat tentu memiliki semangat yang sama untuk memberikan pendidikan gratis bagi rakyatnya.
Dewan juga siap mengawal penyusunan anggaran yang dilakukan eksekutif untuk pendidikan anak-anak di Jakarta.
“Ini adalah prinsip dalam pendidikan yang harus sama-sama kita gol kan, khususnya oleh Pemprov DKI Jakarta,” tuturnya. [wartakota.tribunnews.com]
